17
Mar
12

Renungan tentang Pajak, Zakat, dan Keadilan Sosial dalam Islam

Pajak dan Zakat dalam Islam

Saat ini, pajak merupakan sumber penerimaan utama bagi suatu negara. Rasanya, tidak ada satupun negara di dunia ini yang tidak memungut pajak meskipun kadar dan mekanisme yang digunakan bisa bermacam-macam. Di Indonesia sendiri, sekitar 70% pendapatan negara disokong dari sektor perpajakan ini. Karena pentingnya –selain besarnya dana yang dikelola-, pantaslah jika pajak sering menjadi sorotan masyarakat. Sorotan yang beredar di media akhir-akhir ini lebih banyak terkait kasus petugas pajak yang diketahui melakukan penyimpangan (korupsi). Disini, saya tidak hendak membahas terkait permasalahan  tersebut, tetapi lebih kepada posisi pajak dilihat dalam aspek “hukum Islam”.

Ini hanya semacam renungan dan pendapat pribadi karena aspek keilmuanku jelas tidak mumpuni untuk bisa memunculkan pendapat yang meyakinkan. Renungan tentang pajak ini membawaku pada perbedaan pendapat yang sudah lama terjadi di kalangan umat Islam sendiri tentang kebolehan negara melakukan pemungutan pajak. Di satu sisi, terdapat pendapat yang menyatakan bahwa pajak “haram” dipungut oleh negara dengan alasan agama tidak membolehkan pengambilan harta umat secara “batil” tanpa adanya dasar yang kuat dimana agama hanya mewajibkan pembayaran berupa zakat. Sedangkan di sisi yang lain, terdapat pendapat yang menyatakan bahwa pajak boleh dipungut oleh negara jika memang dibutuhkan.

Suatu pandangan yang menarik dikemukakan oleh Masdar Farid Mas’udi dalam bukunya berjudul “Zakat itu Pajak” yang intinya menyatakan perlunya melakukan “integrasi” antara konsep zakat dengan pajak. Menurutnya, penyatuan ini perlu dilakukan untuk menghindari dualisme (pemisahan/sekulerisasi) antara negara dengan agama yang tidak dikenal dalam Islam. Masdar berpendapat bahwa pada hakikatnya pajak dan zakat adalah sama, dimana zakat merupakan konsep etik/moral, sedangkan wujud kelembagaan dari zakat itu adalah pajak.

Dengan penyatuan pajak dan zakat tersebut, Masdar menyarankan agar masyarakat dalam membayar pajak “meniatkannya” sebagai zakat sehingga kedua konsep tersebut menyatu. Efek yang dihasilkan dengan kesatuan tersebut adalah hilangnya dualisme antara negara dan agama, rakyat akan lebih patuh dalam membayar pajak (secara ikhlas) karena merasa bahwa pembayaran pajak adalah ibadah, dan pengelola pajak akan lebih amanah karena tahu bahwa dana pajak adalah amanah yang berhubungan dengan Tuhan.

Yang menjadi permasalahan dengan konsep kesatuan di atas adalah bahwa zakat dalam Islam memiliki ketentuan yang jelas tentang jenis, kadar, dan peruntukannya (pen-tasharruf-annya). Terkait peruntukan, terdapat 8 kelompok (ash-naf) yang berhak atas zakat, yaitu faqir, miskin, amil, riqab, gharimin, ibn al-sabil, mu’allaf , dan sabilillah. Hal ini berbeda jauh dengan pelaksanaan pajak dimana pemerintah menetapkan sendiri apa saja yang dikenai pajak, besarnya tarif pajak, dan legislatif bersama pemerintah yang menentukan alokasinya (melalui proses politik) tanpa merujuk kepada ketentuan hukum Islam. Dengan perbedaan pelaksanaan ini, maka proses penyatuan pajak dengan zakat akan sulit, karena sebagaimana pendapat (klo tidak salah) Yusuf Qardhawi yang kurang lebih menyatakan bahwa zakat adalah zakat bila kadar dan peruntukannya sesuai ketentuan agama Islam. Jika tidak sesuai, maka bukan zakat namanya.

Masdar sendiri dalam buku tersebut melakukan penafsirkan ketentuan jenis, kadar, dan ash-naf secara luas sehingga seluruh jenis pendapatan dan belanja pemerintah tercakup dalam konsep zakat menurut Islam. Sebagai suatu pendapat, hal itu tentu bisa saja, tetapi akan sulit diterima oleh banyak kalangan karena pelebaran penafsiran tersebut dapat dianggap mengaburkan tujuan sebenarnya dari zakat yang diatur oleh Islam. Siapa bisa menjamin bahwa penafsiran tersebut sesuai dan akan membawa kepada keadilan? Apakah akan sesuai dengan tujuan Islam yang memerintahkan agar harta tidak hanya beredar di kalangan tertentu saja?

Peredaran dana masyarakat

Permasalahan peredaran uang hanya di kalangan tertentu saja tampaknya merupakan realitas yang terjadi di masyarakat sekarang ini. Terlihat bagaimana orang kaya semakin kaya dan orang miskin tetap saja miskin yang kemudian berlanjut juga terhadap para keturunannya. Anak orang kaya berpotensi kaya meskipun tidak memiliki usaha keras karena adanya warisan dan “pendanaan” dari orang tuanya. Sedangkan anak yang ditakdirkan lahir dalam keluarga miskin akan sulit keluar dari kemiskinan meskipun berusaha keras karena akses untuk keluar dipersulit oleh lingkungan (untuk berkembang butuh modal yang tidak dimiliki keluarganya). Dengan alasan ini, maka dapat dikatakan bahwa penyebab kemiskinan bukanlah semata-mata karena faktor kemalasan orang tersebut, tetapi karena faktor sistem yang secara struktural memang tidak adil. Jadi, sikap menyalahkan orang miskin dengan menganggapnya sebagai pemalas -yang kadang dijadikan legitimasi atau rasionalisasi hak menikmati kekayaan bagi orang kaya-, adalah tidak berdasar dan sempit.

Bagaimana peredaran uang hanya di kalangan tertentu terkait dengan pajak? Sebagaimana diketahui, pemerintah mengalokasikan dana pajak sesuai dengan prioritas yang mereka buat. Prioritas ini memiliki kecenderungan berjalan sesuai logika ekonomi dimana pihak yang membayar banyak (orang kaya) maka berhak memperoleh imbal balik yang lebih besar (fasilitas). Terdapat tendensi bahwa karena orang kaya-lah yang membayar pajak maka prioritas pembangunan juga adalah membuat fasilitas bagi orang kaya itu. Ini semacam imbal jasa, karena mereka yang bayar maka mereka juga berhak menuntut fasilitas kepada pemerintah. Pemerintah juga berpikir sama: karena yang bayar adalah orang kaya, maka fasilitas kelompok tersebut harus dijamin. Maka kemudian terlihat bagaimana banyak kebijakan pemerintah yang “lunak” dan banyak bagi orang kaya ini.

Adanya tendensi ini membuat pajak yang dibayarkan oleh orang kaya akhirnya dinikmati juga oleh orang kaya. Sedangkan kaum miskin yang tidak membayar pajak hanya menerima “ekses” pembangunan saja (teori tetesan ke bawah). Kalaupun ada bantuan, subsisi, dll, jumlahnya tidaklah seberapa dibandingkan dengan fasilitas yang dinikmati orang kaya. Skeptismeku ini semakin kuat dengan banyaknya muncul kebijakan pemerintah yang cenderung tidak “pro-rakyat” seperti menghapuskan/mengurangi subsidi, manaikkan tarif, yang efeknya lebih besar membebani rakyat yang miskin dibandingkan yang kaya (tidak proporsional). Aneh bagaimana pemerintah lebih memilih “opsi” menaikkan BBM yang jelas akan memberatkan rakyat kecil dan bukannya melakukan efisiensi seperti pemotongan gaji pejabat, menaikkan pajak orang kaya, merenegosiasikan kontrak kerja pertambangan (melepaskan diri dari dominasi asing), atau efisiensi berbagai pembangunan fasilitas gedung mewah seperti gedung DPR.

Inilah menurutku yang dilindungi oleh Islam dimana secara jelas disebutkan bahwa zakat adalah bagi kaum fakir dan miskin sebagai prioritas dan penggunaan dana untuk operasional amil maksimal 10% dari dana zakat. Dengan ketentuan ini, maka akan tidak terjadi adanya anggaran daerah (APBD) yang lebih dari 70% hanya untuk gaji pegawainya. Ini seperti pemerintah “mencari hidup” dari rakyatnya sendiri.

Kenapa pemerintah memilih mengelola pajak, bukannya zakat?

Salah satu segi menarik dalam buku Masdar adalah penjelasan mengapa pemerintah lebih memilih mengelola pajak daripada zakat. Dilihat dari sejarahnya dulu di zaman Nabi dan Sahabat, yang ada adalah zakat sedangkan pajak hanya berupa jizyah (pajak yang dikenakan atas warga negara non muslim) dan kharaj (retribusi atas tanah yang dikuasai negara). Kemudian ketika wilayah Islam meluas dan kebutuhan pemerintah semakin besar (bermewah-mewah?) maka negara berusaha mencari pendapatan lain. Pilihan kemudian jatuh pada pajak karena pengenaan, besarnya tarif, dan penggunaannya lebih “fleksibel” dibandingan zakat yang pengenaan dan alokasinya lebih “rigit” karena diatur secara jelas di dalam Al-Qur’an. Oleh karena itu, zakat akhirnya ditinggalkan oleh negara dan hingga saat ini dikelola secara terpisah-pisah oleh kalangan masyarakat yang peduli. Negara tidak “tertarik” untuk mengurus zakat.

Pajak yang ditetapkan secara “fleksibel” tersebut kemudian banyak menimbulkan permasalahan karena penerapannya hanya berdasarkan pertimbangan manusia sendiri (seringkali pertimbangan politis) yang tidak sempurna. Salah satu contoh ketidakadilan yang jelas dalam pengenaan pajak di Indonesia adalah adanya pajak tidak langsung berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tragisnya merupakan salah satu jenis penerimaan pajak yang terbesar selain Pajak Penghasilan (PPh). PPN dikenakan kepada setiap orang secara sama rata, tidak peduli kaya atau miskin. Besar yang dibayarkan setiap orang adalah sama yakni sebesar 10%.

Ini jelas bertentangan dengan Islam dan konsep keadilan secara umum yang seharusnya membebani setiap orang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Akan tetapi, pemerintah sendiri tampaknya tidak peduli dengan keadilan tersebut. Kemudian, karena PPN tidak ditarik secara langsung, maka rakyat tidak “merasa” bahwa dia sebenarnya ikut membayar pajak ketika misalnya membeli gula, kopi, mie instan, buku, bahan bakar, yang jumlahnya “sama besar” dengan yang dibayar orang kaya yang membeli barang yang sama. Ini juga salah satu alasan sebagian pihak yang mengharamkan pajak, yang menganggap bahwa pungutan pajak sebagai pungutan yang tidak adil dan “mengambil harta orang lain secara tidak halal”.

Pendapat pribadi

Dari berbagai renungan tersebut, aku berpendapat bahwa idealnya, pajak dan zakat memang menyatu dalam konsep negara “Islam”. Untuk itu, penarikan pajak dan penggunaannya harus merujuk kepada ketentuan agama sehingga keadilan benar-benar tercipta.

Ketika penyatuan tersebut belum memungkinkan, seperti sekarang ini, maka pembayaran pajak merupakan pungutan negara yang dikenakan kepada masyarakat. Solusi penyatuan dapat dilakukan dengan meniatkan pembayaran pajak sebagai zakat. Akan tetapi, tetap diperlukan juga perhitungan zakat pribadi sehingga besar zakat yang dikeluarkan jumlahnya tetap sesuai dengan ketentuan agama. Jika hasil perhitungan kemudian diketahui besar pajak yang telah dibayarkan lebih besar dari zakat yang seharusnya dikeluarkan, maka ini dapat dianggap sebagai infaq. Sedangkan bila jumlah yang dibayarkan kurang, maka tetap diharuskan membayar kekurangan tersebut sebagai zakat melalui organisasi pengelola zakat. Akan lebih baik lagi bila pembayaran pajak dijadikan sebagai biaya pengurang penghasilan kena zakat dan zakat sendiri kemudian dibayarkan sesuai hasil perhitungan kepada lembaga amil yang terpercaya.

Kepada pemerintah, hendaknya merujuk aturan Islam dalam pengelolaan pajaknya sehingga pada akhirnya kedua konsep, pajak dan zakat, dapat menyatu. Untuk menciptakan keadilan, maka berbagai bentuk ketidakadilan dalam sistem perpajakan seperti pajak tidak langsung harus dihilangkan. Pemerintah tidak boleh hanya mementingkan besarnya penerimaan pajak tanpa mempedulikan keadilan dalam penarikan dan penggunaannya. Masing-masing rakyat haruslah dibebani sesuai kemampuan, dan prioritas alokasi penggunaan pajak adalah masyarakat yang tidak mampu (faqir miskin) sesuai dengan ketentuan 8 golongan (ash-naf). Dengan ketentuan tersebut, maka dana operasional pemerintah harusnya maksimal 10% dari dana pajak (bagian amil). Dengan hal itu, diharapkan lebih banyak dana yang digunakan untuk fakir miskin sehingga dapat tercipta keadilan dan kesetaraan ekonomi. Apalah artinya bila negara dianggap maju dan pembangunan fasilitas/infrastruktur fisik pesat, jika hal itu hanya dinikmati oleh orang kaya yang mampu menikmatinya saja.

Jurangmangu Timur, 17 Maret 2012

Referensi:

Mas’udi, Masdar Farid . 2010. Pajak itu Zakat: Uang Alloh untuk Kemaslahatan Rakyat. Bandung: Mizan.


0 Responses to “Renungan tentang Pajak, Zakat, dan Keadilan Sosial dalam Islam”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: