29
Jun
09

Kapitalisme, Kemiskinan, dan Sosialisme

“Apabila hanya sedikit orang yang miskin, mungkin yang salah adalah orang tersebut. Tetapi apabila yang miskin itu banyak, mungkin yang salah adalah sistemnya”

Permasalahan yang terus dihadapi setiap negara termasuk Indonesia adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang penting untuk disikapi atau diselesaikan karena menyangkut pemenuhan kebutuhan hidup manusia yang primer. Ketika kebutuhan primer belum terpenuhi maka sulit (jika tidak dikatakan mustahil) pemenuhan kebutuhan di atasnya (sekunder) dapat diharapkan terwujud. Ketika untuk makan, pakaian, tempat berteduh sehari-hari saja belum tercukupi, sulit untuk mengharapkan orang tersebut dapat mengembangkan pendidikan diri, menjaga lingkungan, ikut serta dalam pembangunan negara.

Permasalahan kemiskinan merupakan masalah distribusi kekayaan yang tidak merata karena tampak bahwa terdapat kelompok (mayoritas) masyarakat yang kekurangan/miskin sementara terdapat kelompok minoritas yang berlebihan harta sehingga menghambur-hamburkannya. Dalam pandangan Sosialisme, tidak mungkin terdapat orang yang sangat kaya sementara terdapat banyak orang miskin jika bukan merupakan suatu penghisapan kekayaan oleh kaum kaya tersebut terhadap hak orang miskin. Hal ini dimungkinkan karena struktur masyarakat yang memungkinkan penghisapan tersebut yakni melalui sistem kapitalisme. Dalam sistem ini, persaingan bebas dilakukan sementara keadaan tiap orang tidak sama. Para pemilik modal (yang sedikit jumlahnya sehingga mahal harganya) memperoleh keuntungan yang banyak dibandingkan para pemilik tenaga kerja (yang banyak jumlahnya sehingga murah harganya). Nilai tenaga kerja diukur bukan berdasarkan nilai intrinsiknya, tetapi dari nilai pasarnya. Maka Kapitalisme sering disebut sebagai sistem dimana “modal membuahkan modal”. Seberapapun kerasnya para pemilik tenaga kerja berusaha, tetap akan kalah dari pemilik modal dalam sistem pasar bebas tersebut. Oleh karena itulah sistem pasar bebas terus disebar-luaskan dan dilindungi keberadaanya oleh para kaum kapitalis karena dalam sistem itulah mereka dapat memperoleh keuntungan besar meskipun dengan cara menghisap para pemilik tenaga kerja.

Sistem pasar bebas itu hanya menguntungkan orang yang kuat (kaya) dan merugikan yang lemah (miskin), termasuk juga dalam hubungan antarnegara. Negara yang kuat seperti AS menginginkan dilaksanakan pasar bebas di seluruh dunia (termasuk Indonesia) karena itu akan menguntungkan produk negaranya. Negara miskin hanya dapat menjual bahan mentah dan produk-produk kecil yang nilai tambahnya sedikit, sementara negara kaya dapat menjual barang-barang berteknologi canggih dengan nilai tambah yang besar. Bila produk yang dijual sama sekalipun, negara kaya dapat menjual dengan harga yang lebih murah. Oleh karena itu sistem ini berbahaya bagi negara yang masih lemah. Sistem ini akan menjadikan yang kaya semakin kaya dan yang miskin akan tetap miskin, atau paling banyak lebih baik sedikit kehidupannya.

Karena sistem kapitalis sudah menyebar, bagaimana cara menanggulangi atau paling tidak mengurangi dampak yang ditimbulkannya? Disinilah sebenarnya peran negara diharapkan dapat menciptakan keadaan yang lebih adil. Negara tidak boleh netral dan hanya menjadi “penjaga garis” dari persaingan bebas yang terjadi di dalam negeri. Berbuat adil bukanlah bersikap netral dengan mempersilahkan pihak-pihak “bertarung” dengan kondisi yang berbeda, tetapi mesti berpihak kepada yang lemah agar menghasilkan kesetaraan diantara keduanya. Jika itu tidak dilakukan, maka negara hanya akan menjadi pelindung dari kaum kapitalis (yang diuntungkan) dan bukannya menciptakan kesejahteraan bagi semua. Padahal negara ada adalah bagi seluruh rakyat dan bukannya bagi golongan tertentu saja.

Negara berperan untuk menciptakan kesajahteraan seluruh rakyat, untuk mengurus massa rakyat yang miskin, misalnya dengan program-program yang bertema sosial seperti bantuan dan subsidi. Tendensi sekarang dimana negara justru semakin mengurangi program-program sosial tersebut tentunya merupakan sesuatu yang memprihatinkan. Ini seperti semakin menetralkan peran negara dalam menciptakan kesejahteraan sosial dan membiarkan rakyatnya yang lemah/miskin berjuang sendiri -suatu bentuk ketidakbertanggungjawaban negara-.

Pihak kapitalis juga bukannya terlihat tanpa usaha membantu pemerintah dan menciptakan kesejahteraan bagi kaum miskin, misalnya dengan program-program sosial dan beasiswa pendidikan yang sekarang banyak diselenggarakan. Tetapi itu hanya merupakan sebagian kecil dari keuntungan yang mereka hasilkan dari sistem yang ada sekarang – dan bukan tidak mungkin merupakan usaha untuk menjaga nama baik dan agar melegitimasi kedudukan mereka yang telah diuntungkan oleh sistem yang ada-.

Jadi, untuk menciptakan kesejahteraan dan pemerataan yang sebenarnya tidak dapat dilaksanakan dengan perbaikan-perbaikan parsial saja, tetapi mesti menyangkut struktur yang mendasar dan negara diharapkan mengambil peran di dalamnya. Pemikiran Sosialisme merupakan usaha ke arah tersebut meskipun belum secara sempurna memberi jawaban dan bukannya tanpa kekurangan. Paling tidak terdapat usaha untuk mengkritisi situasi ketidakadilan yang ada dalam sistem kapitalisme yang sekarang terjadi dan memberi alternatif penyelesaiannya. Ataukah ada sistem lain yang lebih baik??

Bacaan:
Arief Budiman. Kebebasan, Negara, Pembangunan.
Timur Mahardika. Strategi Tiga Kaki.

29/06/08


1 Response to “Kapitalisme, Kemiskinan, dan Sosialisme”


  1. March 7, 2009 at 11:25 am

    Masih menjadi pikiran bersama..


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: