11
Dec
15

Pengantar ke Dunia Audit atas Laporan Keuangan (Sebuah Ringkasan)

Pengantar

Meskipun manusia dapat berencana, Tuhan lah yang menentukan. Dan hidup yang dijalani akan membawa diri ke keadaan yang mungkin tidak terbayangkan sebelumnya, yang tidak terduga, suatu petualangan. Hidup adalah suatu yang tiba-tiba dimiliki, tetapi pilihan yang tersedia hanyalah terus melangkah ke depan, terus mempertahankan semangat, mencari jalan, mencari tujuan yang bernilai, dengan menikmati setiap langkah yang semoga bermakna.

Begitupun Auditing datang menjadi jalan hidupku, entah bagaimana aku masuk ke dalamnya. Berbagai “kebetulan” kecil menjadi jalan yang tak tahu pula kelak akan membawaku kemana. Kadang kunikmati dan kadang hatiku memberontak akan perasaan “ketidak-ideal-an” jalan hidup ini. Apakah semua ini cukup bermakna untuk terus kujalani? Hanya saja pada saat ini, aku ingin merefleksikan kembali apa yang ada. Sambil mencari inspirasi dan semoga memberi kesadaran lebih akan jalan hidup ini…

Dan akupun memulai dengan menyusun kembali sejak awal pengetahuan tentang dunia audit ini dengan me-resume sebuat buku berjudul “Auditing dan Jasa Assurance (Pendekatan Terintegrasi), Jilid I” karangan Alvin A Arens, Randal J. Elder, dan Mark S. Beasley. Buku ini merupakan buku pegangan ketika kuliah dulu. Sebuah upaya untuk menulis sambil mengenang nikmatnya suasana belajar dulu…

Auditing

Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Salah satu jenis informasi tersebut adalah Laporan Keuangan. Auditing berbeda dengan Akuntansi meskipun keduanya berhubungan. Akuntansi (orangnya disebut Akuntan) merupakan proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran peristiwa-peristiwa ekonomi dengan cara yang logis yang bertujuan menyediakan informasi keuangan untuk mengambil keputusan. Informasi keuangan ini kemudian diperiksa dalam proses Auditing (orangnya disebut Auditor) untuk menentukan apakah informasi keuangan tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan (standar). Oleh karena itu, selain harus memahami akuntansi, Auditor juga harus memiliki keahlian untuk mengumpulkan dan menginterpretasikan bukti audit.

Mengapa Auditing diperlukan?

Pihak-pihak di luar perusahaan (seperti Bank, pemerintah, pemegang saham, dll) memerlukan informasi untuk pengambilan keputusan. Informasi yang disediakan oleh perusahaan (dalam bentuk Laporan Keuangan) memiliki risiko tidak akurat (bias) karena adanya motif tertentu dari Perusahaan seperti mencari keuntungan sendiri. Oleh karena itu, informasi yang disediakan perusahaan perlu untuk diverifikasi.

Mengingat setiap pemakai informasi tidak bisa secara langsung memverifikasi Laporan Keuangan, data informasi yang sangat banyak, serta transaksi yang kompleks maka diperlukan pihak tertentu yang independen sebagai wakil pemakai keuangan memverifikasi informasi keuangan tersebut dan bertanggung jawab atas kewajaran informasi yang disampaikan perusahaan. Wakil tersebut adalah Auditor. Oleh karena itu, hubungan kepercayaan para pemakai Laporan Keuangan kepada Auditor sangat penting dan harus dipelihara oleh Auditor dengan pelaksanaan audit yang profesional.

Tanggung Jawab Auditor

Auditor tidak bertanggung jawab atas seluruh Laporan Keuangan. Manajemen memiliki tanggung jawab untuk mengadopsi kebijakan akuntansi yang baik, menyelenggarakan pengendalian internal yang memadai, dan menyajikan laporan keuangan yang wajar. Sedangkan Auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh kepastian yang layak tentang apakah Laporan Keuangan telah bebas dari salah saji yang material, apakah itu disebabkan kekeliruan maupun kecurangan.

Auditor hanya dapat memberikan kepastian yang layak (tidak absolut) bahwa salah saji material dapat dideteksi mengingat sifat bukti audit dan karakteristik kecurangan. Atas salah saji yang tidak material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan ataupun kecurangan, tidak termasuk dalam tanggung jawab Auditor.

Mengapa Auditor tidak dapat memberi kepastian secara absolut? Hal ini karena:

  • Sebagian besar bukti audit diperoleh dari pengujian sampel populasi;
  • Penyajian akuntansi mengandung estimasi yang kompleks, melibatkan sejumlah ketidakpastian, dan dapat dipengaruhi peristiwa di masa depan; dan
  • Laporan Keuangan yang disusun dengan penuh kecurangan seringkali sangat sulit diseteksi auditor terutama bila ada kolusi di kalangan manajemen perusahaan.

Standar Audit

Untuk membantu Auditor memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam audit atas Laporan Keuangan historis, dibuat Standar Auditing yang memuat persyaratan seperti kompetensi dan independensi, persyaratan pelaporan, dan bukti sebagai berikut.

  1. Standar Umum, meliputi keharusan Auditor telah mengikuti pelatihan dan kecakapan yang memadai, independen dalam sikap mental, dan menggunakan kemahiran profesionalnya dalam seluruh tahapan audit.
  2. Standar Pekerjaan Lapangan, meliputi keharusan auditor untuk membuat perencanaan dan mensupervisi para staf, memiliki pemahaman yang memadai atas entitas dan pengendalian internalnya, dan memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk memberikan pendapat.
  3. Standar Pelaporan, meliputi keharusan menyatakan dalam laporan audit menganai apakah laporan keuangan telah disusun sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum, mengidentifikasi keadaan yang tidak konsisten dengan periode sebelumnya, menyatakan apakah pengungkapan informasi telah memadai, dan menyatakan pendapat mengenai laporan keuangan.

Kepatuhan akan standar audit ini sangat penting yang akan menjadi pembelaan utama ketika terjadi gugatan atas Laporan Audit yang dikeluarkan oleh Auditor.

Jenis Laporan Audit

Laporan audit merupakan sarana untuk mengkomunikasikan temuan sebagai tahap akhir dari keseluruhan proses audit. Jenis laporan audit beserta kondisi yang mempengaruhi adalah sebagai berikut.

  1. Laporan audit Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion)

Laporan audit ini diterbitkan apabila:

  • Semua laporan sudah termasuk dalam Laporan Keuangan;
  • Standar umum audit dapat diterapkan;
  • Bukti yang cukup terkumpul dan standar pelaksanaan terpenuhi;
  • Laporan Keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum; dan
  • Tidak terdapat situasi yang membuat auditor perlu menambahkan paragraf penjelas.
  1. Laporan audit wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan (Unqualified Opinion with explanatory language)

Memenuhi kriteria audit yang lengkap dan hasil yang memuaskan dan Laporan Keuangan disajikan secara wajar, tetapi auditor merasa penting atau wajib memberikan informasi tambahan karena:

  • Tidak adanya aplikasi yang konsisten dari prinsip akuntansi yang berlaku umum;
  • Keraguan akan going concern;
  • Auditor setuju dengan penyimpangan prinsip akuntansi;
  • Penekanan pada suatu hal atau masalah; atau
  • Laporan yang melibatkan auditor lain.

Penyimpangan dari laporan audit Wajar Tanpa Pengecualian, sebagai berikut:

  1. Pendapat wajar dengan pengecualian (Qualified Opinion)

Auditor menyimpulkan bahwa Laporan Keuangan secara keseluruhan telah disajikan secara wajar tetapi terdapat kualifikasi atau pengecualian tertentu yang disebabkan pembatasan ruang lingkup atau kelalaian dalam mematuhi prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

  1. Pendapat tidak wajar (Adverse Opinion)

Apabila auditor yakin bahwa Laporan Keuangan secara keseluruhan mengandung salah saji yang material atau menyesatkan sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan atau hasil operasi dan arus kas sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

  1. Menolak memberikan pendapat (Disclaimer of Opinion)

Auditor tidak dapat meyakinkan dirinya sendiri bahwa Laporan Keuangan secara keseluruhan telah disajikan secara wajar. Hal ini antara lain karena adanya pembatasan ruang lingkup atau Auditor tidak independen.

Proses Pengambilan Keputusan

Dalam proses pengambilan keputusan jenis laporan yang akan diterbitkan, pertama Auditor harus menilai apakah ada kondisi yang memerlukan penyimpangan dari laporan Wajar Tanpa Pengecualian. Jika ada kondisi tersebut, Auditor kemudian harus menilai materialitas kondisi tersebut dan menentukan jenis laporan audit yang tepat. Materialitas disini merupakan suatu salah saji dalam Laporan Keuangan yang dapat dianggap material jika pengetahuan akan salah saji tersebut akan mempengaruhi keputusan pemakai keuangan. Tabel berikut digunakan sebagai panduan pengambilan keputusan:

bagan 3

bagan 4
Tujuan Audit

Auditor melaksanakan audit atas Laporan Keuangan dengan pendekatan siklus, yaitu melakukan pengujian audit atas transaksi-transaksi yang menghasilkan saldo akhir dan juga melaksanakan pengujian audit atas saldo akun serta pengungkapan yang terkait. Cara yang paling efektif dan efisien untuk melakukan audit adalah dengan memperoleh beberapa kombinasi kepastian bagi setiap kelas transaksi dan saldo akhir pada akun yang terkait. Oleh karena itu, terdapat 3 tujuan audit, yaitu:

  1. Tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi;
  2. Tujuan audit yang berkaitan dengan saldo; dan
  3. Tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan.

Auditor harus memperoleh bukti audit yang mencukupi guna mendukung semua asersi manajemen dalam Laporan Keuangan. Kecukupan bukti dapat digambarkan sebagai berikut.

bagan 1

Asersi Manajemen

Asersi manajemen merupakan representasi pernyataan yang tersirat atau diekspresikan oleh manajemen tentang kelas transaksi dan akun serta pengungkapan yang terkait dalam laporan keuangan. Asersi manajemen berkaitan langsung dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum karena asersi ini merupakan bagian dari kriteria yang digunakan manajemen untuk mencatat dan mengungkapkan informasi akuntansi dalam Laporan Keuangan. Asersi manajemen diklasifikasikan sebagai berikut.

bagan 5

Bukti Audit

Dalam audit, bukti adalah yang bagian penting yang dicari oleh auditor. Bukti disini merupakan setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit telah dinyatakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Keputusan penting auditor adalah menentukan jenis dan jumlah bukti yang tepat. Untuk itu, terdapat 4 keputusan mengenai bukti yang harus dibuat oleh Auditor, yaitu:

  1. Prosedur audit apa yang akan digunakan?
  2. Berapa ukuran sampel yang akan dipilih untuk prosedur tersebut?
  3. Item-item mana yang akan dipilih dari populasi?
  4. Kapan melaksanakan prosedur tersebut?

 

Auditing Kecurangan

Dalam konteks audit atas Laporan Keuangan, kecurangan merupakan salah saji laporan keuangan yang disengaja. Kategori kecurangan yang terkait dalam audit atas Laporan Keuangan ada 2, yaitu:

  1. Pelaporan keuangan yang curang (fraudulent financial statement), merupakan salah saji atau pengabaian jumlah atau pengungkapan yang disengaja dengan maksud untuk menipu para pemakai laporan keuangan.
  2. Penyalahgunaan aset (asset missapropriation), merupakan kecurangan yang melibatkan pencurian aktiva tetap

Standar memberikan pedoman bagi auditor untuk menilai risiko kecurangan yaitu dengan mempertahankan tingkat skepetisme profesional ketika mempertimbangkan serangkaian informasi yang luas, termasuk faktor-faktor risiko kecurangan, untuk mengidentifikasi dan menanggapi risiko kecurangan.

Skpetisme profesional merupakan sikap  Auditor yang tidak mengasumsikan bahwa manajemen tidak jujur tetapi juga tidak mengasumsikan kejujuran absolut. Dalam skeptisme profesional, Auditor diharuskan untuk mempertahankan pikiran yang selalu mempertanyakan selama audit berlangsung dan melakukan evaluasi kritis atas bukti audit.

Apabila kecurangan dicurigai ada, auditor harus mengumpulkan informasi tambahan untuk menentukan apakah kecurangan itu memang ada.

Proses Audit Secara Keseluruhan

Secara umum, fase Audit atas Laporan Keuangan ada 4, yaitu:

  1. Merencanakan dan merancang pendekatan audit (Fase I)
  2. Melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi (Fase II)
  3. Melaksanakan prosedur analitis dan pengujian rincian saldo (Fase III)
  4. Menyelesaikan audit dan mengeluarkan Laporan Audit (Fase IV)

Adapun secara ringkas, seluruh proses Audit atas Laporan Keuangan dapat diringkas sebagai berikut.

bagan 2

 

 

Referensi:

Arens, Alvin. A., Elder, dan Beasley. 2008. “Auditing dan Jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi Jilid 1”. Edisi kedua belas. Jakarta: Erlangga.

 

17
Mar
12

Renungan tentang Pajak, Zakat, dan Keadilan Sosial dalam Islam

Pajak dan Zakat dalam Islam

Saat ini, pajak merupakan sumber penerimaan utama bagi suatu negara. Rasanya, tidak ada satupun negara di dunia ini yang tidak memungut pajak meskipun kadar dan mekanisme yang digunakan bisa bermacam-macam. Di Indonesia sendiri, sekitar 70% pendapatan negara disokong dari sektor perpajakan ini. Karena pentingnya –selain besarnya dana yang dikelola-, pantaslah jika pajak sering menjadi sorotan masyarakat. Sorotan yang beredar di media akhir-akhir ini lebih banyak terkait kasus petugas pajak yang diketahui melakukan penyimpangan (korupsi). Disini, saya tidak hendak membahas terkait permasalahan  tersebut, tetapi lebih kepada posisi pajak dilihat dalam aspek “hukum Islam”.

Ini hanya semacam renungan dan pendapat pribadi karena aspek keilmuanku jelas tidak mumpuni untuk bisa memunculkan pendapat yang meyakinkan. Renungan tentang pajak ini membawaku pada perbedaan pendapat yang sudah lama terjadi di kalangan umat Islam sendiri tentang kebolehan negara melakukan pemungutan pajak. Di satu sisi, terdapat pendapat yang menyatakan bahwa pajak “haram” dipungut oleh negara dengan alasan agama tidak membolehkan pengambilan harta umat secara “batil” tanpa adanya dasar yang kuat dimana agama hanya mewajibkan pembayaran berupa zakat. Sedangkan di sisi yang lain, terdapat pendapat yang menyatakan bahwa pajak boleh dipungut oleh negara jika memang dibutuhkan.

Suatu pandangan yang menarik dikemukakan oleh Masdar Farid Mas’udi dalam bukunya berjudul “Zakat itu Pajak” yang intinya menyatakan perlunya melakukan “integrasi” antara konsep zakat dengan pajak. Menurutnya, penyatuan ini perlu dilakukan untuk menghindari dualisme (pemisahan/sekulerisasi) antara negara dengan agama yang tidak dikenal dalam Islam. Masdar berpendapat bahwa pada hakikatnya pajak dan zakat adalah sama, dimana zakat merupakan konsep etik/moral, sedangkan wujud kelembagaan dari zakat itu adalah pajak.

Dengan penyatuan pajak dan zakat tersebut, Masdar menyarankan agar masyarakat dalam membayar pajak “meniatkannya” sebagai zakat sehingga kedua konsep tersebut menyatu. Efek yang dihasilkan dengan kesatuan tersebut adalah hilangnya dualisme antara negara dan agama, rakyat akan lebih patuh dalam membayar pajak (secara ikhlas) karena merasa bahwa pembayaran pajak adalah ibadah, dan pengelola pajak akan lebih amanah karena tahu bahwa dana pajak adalah amanah yang berhubungan dengan Tuhan.

Yang menjadi permasalahan dengan konsep kesatuan di atas adalah bahwa zakat dalam Islam memiliki ketentuan yang jelas tentang jenis, kadar, dan peruntukannya (pen-tasharruf-annya). Terkait peruntukan, terdapat 8 kelompok (ash-naf) yang berhak atas zakat, yaitu faqir, miskin, amil, riqab, gharimin, ibn al-sabil, mu’allaf , dan sabilillah. Hal ini berbeda jauh dengan pelaksanaan pajak dimana pemerintah menetapkan sendiri apa saja yang dikenai pajak, besarnya tarif pajak, dan legislatif bersama pemerintah yang menentukan alokasinya (melalui proses politik) tanpa merujuk kepada ketentuan hukum Islam. Dengan perbedaan pelaksanaan ini, maka proses penyatuan pajak dengan zakat akan sulit, karena sebagaimana pendapat (klo tidak salah) Yusuf Qardhawi yang kurang lebih menyatakan bahwa zakat adalah zakat bila kadar dan peruntukannya sesuai ketentuan agama Islam. Jika tidak sesuai, maka bukan zakat namanya.

Masdar sendiri dalam buku tersebut melakukan penafsirkan ketentuan jenis, kadar, dan ash-naf secara luas sehingga seluruh jenis pendapatan dan belanja pemerintah tercakup dalam konsep zakat menurut Islam. Sebagai suatu pendapat, hal itu tentu bisa saja, tetapi akan sulit diterima oleh banyak kalangan karena pelebaran penafsiran tersebut dapat dianggap mengaburkan tujuan sebenarnya dari zakat yang diatur oleh Islam. Siapa bisa menjamin bahwa penafsiran tersebut sesuai dan akan membawa kepada keadilan? Apakah akan sesuai dengan tujuan Islam yang memerintahkan agar harta tidak hanya beredar di kalangan tertentu saja?

Peredaran dana masyarakat

Permasalahan peredaran uang hanya di kalangan tertentu saja tampaknya merupakan realitas yang terjadi di masyarakat sekarang ini. Terlihat bagaimana orang kaya semakin kaya dan orang miskin tetap saja miskin yang kemudian berlanjut juga terhadap para keturunannya. Anak orang kaya berpotensi kaya meskipun tidak memiliki usaha keras karena adanya warisan dan “pendanaan” dari orang tuanya. Sedangkan anak yang ditakdirkan lahir dalam keluarga miskin akan sulit keluar dari kemiskinan meskipun berusaha keras karena akses untuk keluar dipersulit oleh lingkungan (untuk berkembang butuh modal yang tidak dimiliki keluarganya). Dengan alasan ini, maka dapat dikatakan bahwa penyebab kemiskinan bukanlah semata-mata karena faktor kemalasan orang tersebut, tetapi karena faktor sistem yang secara struktural memang tidak adil. Jadi, sikap menyalahkan orang miskin dengan menganggapnya sebagai pemalas -yang kadang dijadikan legitimasi atau rasionalisasi hak menikmati kekayaan bagi orang kaya-, adalah tidak berdasar dan sempit.

Bagaimana peredaran uang hanya di kalangan tertentu terkait dengan pajak? Sebagaimana diketahui, pemerintah mengalokasikan dana pajak sesuai dengan prioritas yang mereka buat. Prioritas ini memiliki kecenderungan berjalan sesuai logika ekonomi dimana pihak yang membayar banyak (orang kaya) maka berhak memperoleh imbal balik yang lebih besar (fasilitas). Terdapat tendensi bahwa karena orang kaya-lah yang membayar pajak maka prioritas pembangunan juga adalah membuat fasilitas bagi orang kaya itu. Ini semacam imbal jasa, karena mereka yang bayar maka mereka juga berhak menuntut fasilitas kepada pemerintah. Pemerintah juga berpikir sama: karena yang bayar adalah orang kaya, maka fasilitas kelompok tersebut harus dijamin. Maka kemudian terlihat bagaimana banyak kebijakan pemerintah yang “lunak” dan banyak bagi orang kaya ini.

Adanya tendensi ini membuat pajak yang dibayarkan oleh orang kaya akhirnya dinikmati juga oleh orang kaya. Sedangkan kaum miskin yang tidak membayar pajak hanya menerima “ekses” pembangunan saja (teori tetesan ke bawah). Kalaupun ada bantuan, subsisi, dll, jumlahnya tidaklah seberapa dibandingkan dengan fasilitas yang dinikmati orang kaya. Skeptismeku ini semakin kuat dengan banyaknya muncul kebijakan pemerintah yang cenderung tidak “pro-rakyat” seperti menghapuskan/mengurangi subsidi, manaikkan tarif, yang efeknya lebih besar membebani rakyat yang miskin dibandingkan yang kaya (tidak proporsional). Aneh bagaimana pemerintah lebih memilih “opsi” menaikkan BBM yang jelas akan memberatkan rakyat kecil dan bukannya melakukan efisiensi seperti pemotongan gaji pejabat, menaikkan pajak orang kaya, merenegosiasikan kontrak kerja pertambangan (melepaskan diri dari dominasi asing), atau efisiensi berbagai pembangunan fasilitas gedung mewah seperti gedung DPR.

Inilah menurutku yang dilindungi oleh Islam dimana secara jelas disebutkan bahwa zakat adalah bagi kaum fakir dan miskin sebagai prioritas dan penggunaan dana untuk operasional amil maksimal 10% dari dana zakat. Dengan ketentuan ini, maka akan tidak terjadi adanya anggaran daerah (APBD) yang lebih dari 70% hanya untuk gaji pegawainya. Ini seperti pemerintah “mencari hidup” dari rakyatnya sendiri.

Kenapa pemerintah memilih mengelola pajak, bukannya zakat?

Salah satu segi menarik dalam buku Masdar adalah penjelasan mengapa pemerintah lebih memilih mengelola pajak daripada zakat. Dilihat dari sejarahnya dulu di zaman Nabi dan Sahabat, yang ada adalah zakat sedangkan pajak hanya berupa jizyah (pajak yang dikenakan atas warga negara non muslim) dan kharaj (retribusi atas tanah yang dikuasai negara). Kemudian ketika wilayah Islam meluas dan kebutuhan pemerintah semakin besar (bermewah-mewah?) maka negara berusaha mencari pendapatan lain. Pilihan kemudian jatuh pada pajak karena pengenaan, besarnya tarif, dan penggunaannya lebih “fleksibel” dibandingan zakat yang pengenaan dan alokasinya lebih “rigit” karena diatur secara jelas di dalam Al-Qur’an. Oleh karena itu, zakat akhirnya ditinggalkan oleh negara dan hingga saat ini dikelola secara terpisah-pisah oleh kalangan masyarakat yang peduli. Negara tidak “tertarik” untuk mengurus zakat.

Pajak yang ditetapkan secara “fleksibel” tersebut kemudian banyak menimbulkan permasalahan karena penerapannya hanya berdasarkan pertimbangan manusia sendiri (seringkali pertimbangan politis) yang tidak sempurna. Salah satu contoh ketidakadilan yang jelas dalam pengenaan pajak di Indonesia adalah adanya pajak tidak langsung berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tragisnya merupakan salah satu jenis penerimaan pajak yang terbesar selain Pajak Penghasilan (PPh). PPN dikenakan kepada setiap orang secara sama rata, tidak peduli kaya atau miskin. Besar yang dibayarkan setiap orang adalah sama yakni sebesar 10%.

Ini jelas bertentangan dengan Islam dan konsep keadilan secara umum yang seharusnya membebani setiap orang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Akan tetapi, pemerintah sendiri tampaknya tidak peduli dengan keadilan tersebut. Kemudian, karena PPN tidak ditarik secara langsung, maka rakyat tidak “merasa” bahwa dia sebenarnya ikut membayar pajak ketika misalnya membeli gula, kopi, mie instan, buku, bahan bakar, yang jumlahnya “sama besar” dengan yang dibayar orang kaya yang membeli barang yang sama. Ini juga salah satu alasan sebagian pihak yang mengharamkan pajak, yang menganggap bahwa pungutan pajak sebagai pungutan yang tidak adil dan “mengambil harta orang lain secara tidak halal”.

Pendapat pribadi

Dari berbagai renungan tersebut, aku berpendapat bahwa idealnya, pajak dan zakat memang menyatu dalam konsep negara “Islam”. Untuk itu, penarikan pajak dan penggunaannya harus merujuk kepada ketentuan agama sehingga keadilan benar-benar tercipta.

Ketika penyatuan tersebut belum memungkinkan, seperti sekarang ini, maka pembayaran pajak merupakan pungutan negara yang dikenakan kepada masyarakat. Solusi penyatuan dapat dilakukan dengan meniatkan pembayaran pajak sebagai zakat. Akan tetapi, tetap diperlukan juga perhitungan zakat pribadi sehingga besar zakat yang dikeluarkan jumlahnya tetap sesuai dengan ketentuan agama. Jika hasil perhitungan kemudian diketahui besar pajak yang telah dibayarkan lebih besar dari zakat yang seharusnya dikeluarkan, maka ini dapat dianggap sebagai infaq. Sedangkan bila jumlah yang dibayarkan kurang, maka tetap diharuskan membayar kekurangan tersebut sebagai zakat melalui organisasi pengelola zakat. Akan lebih baik lagi bila pembayaran pajak dijadikan sebagai biaya pengurang penghasilan kena zakat dan zakat sendiri kemudian dibayarkan sesuai hasil perhitungan kepada lembaga amil yang terpercaya.

Kepada pemerintah, hendaknya merujuk aturan Islam dalam pengelolaan pajaknya sehingga pada akhirnya kedua konsep, pajak dan zakat, dapat menyatu. Untuk menciptakan keadilan, maka berbagai bentuk ketidakadilan dalam sistem perpajakan seperti pajak tidak langsung harus dihilangkan. Pemerintah tidak boleh hanya mementingkan besarnya penerimaan pajak tanpa mempedulikan keadilan dalam penarikan dan penggunaannya. Masing-masing rakyat haruslah dibebani sesuai kemampuan, dan prioritas alokasi penggunaan pajak adalah masyarakat yang tidak mampu (faqir miskin) sesuai dengan ketentuan 8 golongan (ash-naf). Dengan ketentuan tersebut, maka dana operasional pemerintah harusnya maksimal 10% dari dana pajak (bagian amil). Dengan hal itu, diharapkan lebih banyak dana yang digunakan untuk fakir miskin sehingga dapat tercipta keadilan dan kesetaraan ekonomi. Apalah artinya bila negara dianggap maju dan pembangunan fasilitas/infrastruktur fisik pesat, jika hal itu hanya dinikmati oleh orang kaya yang mampu menikmatinya saja.

Jurangmangu Timur, 17 Maret 2012

Referensi:

Mas’udi, Masdar Farid . 2010. Pajak itu Zakat: Uang Alloh untuk Kemaslahatan Rakyat. Bandung: Mizan.

21
Feb
12

Kendali Diri atas Cinta

Cinta adalah perasaan. Dan perasaan itu sifatnya sangatlah labil, mudah berubah-ubah sesuai kondisi, naik-turun, bisa muncul dan hilang begitu saja. Karena sifatnya yang labil itu, maka sebenarnya perasaan cinta itu bisa dibuat atau dihilangkan sesuai “kebutuhan”.

Dengan ide dasar ini, maka pernikahan – yang sering dianggap sebagai kelanjutan dari cinta – pada dasarnya juga bisa didirikan sebelum timbulnya perasaan cinta. Karena itu, ide “perjodohan” dimana pernikahan dilakukan oleh pihak-pihak yang belum begitu mengenal dan belum memiliki perasaan cinta memiliki dasar juga yang memungkinkan keberhasilan kehidupan pernikahan. Karena cinta sebenarnya dapat ditumbuhkan kemudian setelah pernikahan berlangsung – dengan perjuangan tentunya.

Sebaliknya juga, pernikahan juga bukanlah hal yang harus selalu diperjuangkan mati-matian hanya karena seseorang telah terlanjur mencintai orang lain. Ketika kondisi tidak memungkinkan pernikahan itu terwujud – entah karena yang dicintai ternyata tidak berbalik mencintai atau karena tidak adanya restu keluarga – maka tidaklah perlu untuk menyebut kondisi tersebut sebagai suatu kemalangan dan sakit hati yang tak terobati. Seolah tidak bisa hidup tanpa dirinya, seolah tak ada cinta lagi di luar sana. Bila dipikirkan dan diusahakan secara logis, perasaan cinta itu bisa dihilangkan sehingga membuka adanya pintu perasaan cinta yang lain lagi – dengan perjuangan juga tentunya.

Jadi, pada intinya cinta dan pernikahan memang perjuangan diri. Cinta – yang dianggap sebagai elemen penting dalam kehidupan pernikahan – bisa dibentuk, sesuai dengan keadaan dan diarahkan menuju kondisi yang baik sesuai keinginan. Dan sebagaimana juga pendapat Erich Fromm, faktor penting dalam cinta adalah kehendak, kemauan, atau komitmen diri. Dengan siapa saja kita menikah sebenarnya tidaklah terlalu bermasalah. Yang penting adalah komitmen diri untuk mencintai, untuk menjaga keberlangsungan cinta (pernikahan).

Itu saja… idealnya.  hehe..

Jurangmangu Timur, 21 Februari 2012

12
Feb
12

Teori Cinta Erich Fromm

Mungkin terdengar sentimentil dan kekanakkan untuk membahas tema seperti ini. Tema-tema yang sepertinya hanya cocok untuk kalangan muda, meski aku belum tua juga sih. Hehe.. Namun yang aku tahu, tema ini tetap relevan bagi siapa saja, baik yang masih dalam “pencarian” objek cinta maupun yang sudah menemukan. Mengapa? Karena cinta adalah masalah kualitas kepribadian yang melekat pada diri manusia selama kehidupannya. Baik ketika masih sebagai anak, remaja, dewasa, orang tua, manusia selalu terlibat dengan hubungan cinta. Tinggal selanjutnya ditanyakan: apakah hubungan cinta yang dimilikinya sudah cukup berkualitas?

Salah satu buku favorit ku yang membahas tentang cinta adalah buku The Art of Loving – nya Erich Fromm. Entah sudah berapa kali aku membeli buku itu, baik karena dipinjam teman tapi tidak kembali atau membelikan untuk orang lain agar ikut “menikmati” renungan cinta di dalamnya. Buku itu membahas cinta secara rasional, yang memandang cinta sebagai jawaban atas problem eksistensi manusia. Secara positif, Erich Fromm melihat cinta sebagai persoalan kemampuan yang selalu mensyaratkan adanya kedewasaan dan upaya pengembangan totalitas kepribadian. Cinta dipandang sebagai seni yang harus dimengerti dan diperjuangkan. Ide ini menurutku adalah ide yang memberdayakan dan membuatku membedakannya dengan hubungan yang diklaim dilandasi oleh cinta tetapi sebenarnya hanya egoisme diri semata karena sifatnya yang pasif dan “pelarian diri” dari masalah yang dihadapi.

Disini aku hanya meresume apa yang aku baca dan pahami dalam buku The Art of Loving. Harapannya, dengan menuliskan, aku dapat lebih “mengendapkan” apa yang aku baca dan lebih memudahkan bagiku mereviu kembali pemikiranku dalam perkembangan selanjutnya.

Menurut Erich Fromm, cinta adalah jawaban atas problem eksistensi manusia. Problem apa? Problem keterpisahan manusia. Problem ini timbul karena manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang memiliki akal budi, sebagai makhluk yang sadar akan dirinya. Manusia sadar akan dirinya sebagai individu yang terpisah dan hidup dalam ketidakpastian di dunia ini. Manusia sadar bahwa dirinya dilahirkan di luar kemauannya dan akan mati di luar keinginannya. Manusia sadar akan kelemahannya menghadapi kekuatan-kekuatan alam dan masyarakat. Hal-hal ini menjadi sumber kecemasan yang luar biasa sehingga kebutuhan untuk mengatasi keterpisahan dan keluar dari penjara kesendirian, serta mengadakan hubungan dengan manusia lain atau dunia luar menjadi kebutuhan terdalam manusia.

Sejarah umat manusia telah menunjukkan usaha-usaha manusia mengatasi problem eksistensial ini. Jawaban yang ditawarkan antara lain adalah seperti penenggelaman diri dalam kegiatan orgiastik, alkoholisme, komformitas kelompok, dan tindakan kreatif. Menurut Erich Fromm, kegiatan-kegiatan tersebut memang dapat mengatasi rasa keterpisahan, tetapi sifatnya sementara dan parsial. Jawaban yang lengkap untuk mengatasi problem eksistensial untuk pencapaian kesatuan interpersonal yang diharapkan adalah dengan apa yang sering disebut sebagai cinta.

Cinta yang bagaimana yang merupakan jawaban problem eksistensial itu? Menurut Erich Fromm, cinta tersebut haruslah merupakan hubungan kesatuan dengan sesuatu atau seseorang di bawah kondisi saling tetap mempertahankan integritas dan individualitas masing-masing. Cinta ini berbeda dengan bentuk-bentuk cinta yang tidak dewasa yang disebut kesatuan simbiosis yang merupakan peleburan diri tanpa integritas dimana terjadi “ketergantungan” yang membuat seseorang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Untuk dapat mempertahankan integritas dan individualitas, seseorang mesti memiliki kedewasaan dalam mencintai.

Untuk memahami cinta yang dewasa, pertama-tama perlu dipahami bahwa cinta merupakan sebentuk “aktivitas” yang mensyaratkan adanya kebebasan. Dalam mencintai, manusia haruslah menyadari objek motivasinya. Motivasi yang berupa nafsu seperti rasa iri, cemburu, hasrat, dan segala bentuk ketamakan akan membuat manusia berada dalam kondisi “dikendalikan”. Manusia harus membebaskan dari semua ini, menjadi seorang yang aktif, dan menjadi tuan dari kemauan-kemauannya sendiri. Karakter aktif dari cinta dijelaskan dalam pernyataan bahwa cinta pertama-tama adalah persoalan memberi, bukan menerima. Kemampuan mencintai sebagai tindakan memberi berarti seseorang telah mampu mengatasi ketergantungan dan kuasa narsistiknya, sebentuk keinginan untuk mengeksploitasi atau menimbun, sehingga tidak takut untuk memberikan dirinya dan tidak takut untuk mencintai. Bagi orang dengan karakter produktif, tindakan memberi adalah bentuk ekspresi tertinggi dari potensi yang ada di dalam diri mereka. Memberi telah menjadi tindakan yang lebih memuaskan dan lebih menggembirakan ketimbang menerima dan mencintai juga menjadi sesuatu yang lebih penting ketimbang dicintai.

Cinta juga selalu memuat elemen dasar tertentu berupa perhatian, tanggung jawab, penghargaan, serta pemahaman. Cinta memuat perhatian (care) berarti bahwa dalam mencintai, kita haruslah memberikan perhatian aktif terhadap kehidupan serta perkembangan dari yang kita cintai. Hal ini tampak jelas misalnya dalam cinta ibu terhadap anaknya. Klaim bahwa ibu mencintai anaknya akan diragukan jika ibu tersebut terlihat tidak peduli dan mengabaikan anaknya. Hakikat cinta adalah berusaha demi sesuatu dan membuat sesuatu itu tumbuh.

Aspek selanjutnya dari cinta adalah tanggung jawab (responsibility). Bertanggung jawab disini berarti mampu dan siap untuk “merespon”. Maksudnya adalah bahwa kehidupan yang kita cintai bukan hanya menjadi persoalan dirinya, tetapi juga merupakan persoalan kita, tanggung jawab kita. Kita ikut bertanggung jawab atas kehidupan orang yang kita cintai sebagaimana kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri.

Tanggung jawab dapat menjadi dominasi dan pemilikan jika tidak disertai komponen yang ketiga, yaitu penghargaan (respect). Penghargaan disini berarti kemampuan untuk melihat seseorang sebagaimana adanya, dengan menyadari segala keunikan yang ada dalam diri orang tersebut. Penghargaan berarti memperhatikan orang lain agar dia tumbuh dan berkembangan sesuai dengan dirinya sendiri. Sosok yang dicintai dibiarkan tumbuh dan berkembang dengan caranya sendiri dan demi kepentingannya sendiri, bukan dipaksa berkembang demi hasrat dan ambisi orang yang mencintai. Jika kita mencintai, kita merasa menyatu dengan orang tersebut seperti apa adanya.

Untuk dapat melakukan ketiga aspek sebelumnya dengan baik, cinta juga harus memiliki aspek yang keempat, yaitu pemahaman atau pengetahuan (knowledge). Pemahaman disini adalah pemahaman yang mendalam yang sanggup menembus inti persoalan. Pemahaman semacam ini hanya mungkin jika kita dapat melampauhi perhatian atas diri sendiri untuk kemudian melihat orang lain sesuai dengan konteksnya sendiri. Dalam cinta, kita hanya bisa mengetahui lewat pemahaman atas apa yang hidup dalam diri manusia – dengan cara mengalami kesatuan, bukan melalui pengetahuan yang diberikan oleh pikiran.

Elemen-elemen cinta di atas, perhatian, tanggung jawab, penghargaan, dan pemahaman, merupakan elemen yang saling terkait dan hanya bisa dilakukan oleh pribadi-pribadi yang matang, yang mampu mengembangkan kekuatan manusiawinya secara produktif, pribadi yang hanya mau memiliki apa yang dia usahakan sendiri, pribadi yang telah mencapai kerendahan hati yang bersumber dari kekuatan batin.

Hal lain yang ditekankan oleh Erich Fromm dalam cinta adalah bahwa cinta bukan soal hubungan dengan seseorang atau sesuatu, tetapi merupakan suatu orientasi karakter yang menentukan hubungan seseorang dengan dunia secara keseluruhan – bukan hanya terhadap objek tertentu. Cinta tidak dapat dilepaskan dari wilayah sosial. Jika kita mencintai seseorang tetapi tidak memiliki kepedulian terhadap orang lain, maka hal itu tidak layak disebut cinta melainkan hanya suatu ikatan simbiosis atau sebentuk egoisme yang diperluas. Jika kita benar-benar mencintai seseorang, maka kita mesti mencintai semua orang, mencintai dunia ini, mencintai kehidupan. Tanpa hal tersebut, maka problem keterpisahan akan tetap ada karena meskipun kita memperoleh pengalaman mengatasi keterpisahan, karena kita sendiri terpisah dari orang lain maka kitapun tetap saling terpisah dan terasing dari diri kita sendiri.

Jurangmangu Timur, 12 Februari 2012

Referensi:

Fromm, Erich. 2008. The Art of Loving. Jakarta: Fresh Book.

05
May
11

Sekilas tentang Sistem Kerja Kontrak dan Outsourcing di Indonesia

May Day, telah lewat beberapa hari yang lalu. Akankah berbagai upaya buruh membawa aspirasinya membuat perubahan kebijakan ketenagakerjaan menjadi lebih baik? Apakah memang untuk suatu perubahan diperlukan dahulu suatu penunjukkan kekuatan massa sebagai bukti bahwa banyak orang yang mendukung sehingga layak dipertimbangkan? Apakah pemerintah sendiri tidak mempunyai mekanisme “kesadaran internal” untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh rakyatnya sendiri dan membuat solusinya? Ataukah berbagai upaya untuk menggugah pemerintahpun akhirnya hanya akan menjadi sekedar selingan dan tontonan yang tidak berdampak apa-apa?

Mungkin aspirasi buruh adalah aspirasi kepentingan dari satu sisi, sementara pemerintah perlu juga mempertimbangkan aspirasi dari pihak lain, pengusaha, atau mungkin investor asing. Dari perbedaan kepentingan ini, dimanakah posisi pemerintah? Apakah pemerintah lebih memihak kepada pengusaha atau lebih memihak buruh? Ataukah pemerintah bersikap netral sehingga menguntungkan dan merugikan juga bagi kedua belah pihak?

Pengusaha adalah pihak yang kuat sebagai pemilik modal (pemilik lapangan kerja bagi buruh) sementara buruh adalah pihak yang lemah (membutuhkan lapangan kerja yang dimiliki pengusaha). Perbedaan kekuatan tersebut jelas berpotensi terjadinya “eksploitasi” yang dilakukan pihak pengusaha terhadap buruh. Keadilan dalam mekanisme pasar memerlukan kontrol berupa keseimbangan kekuatan. Dan untuk keseimbangan itulah pemerintah ada. Jika pemerintah kemudian juga memihak pengusaha (pihak yang kuat), lalu kemana lagi buruh (pihak yang lemah) akan memperoleh keadilan? Oleh karena itu, pemerintah seharusnya lebih berpihak kepada buruh, kepada pihak yang lebih lemah untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan. Dan mungkin karena masih kurangnya peran pemerintah itulah maka buruh masih harus berjuang sendiri.

Sebagai orang yang tidak terlibat langsung di dalam lingkungan buruh yang tengah berjuang tersebut, tentunya aku tidak benar-benar paham kondisi yang sebenarnya terjadi. Karena tidak paham itulah, maka aku perlu untuk belajar dan membaca berbagai tulisan yang terkait. Dan di sini, aku mencoba menuliskan hasil pembacaanku secara sekilas tentang salah satu permasalahan utama yang menjadi tuntutan kaum buruh, yaitu tentang sistem kerja kontrak dan outsourcing. Dengan ini, diharapkan dapat memancing usaha pemahaman yang lebih baik ke depannya sehingga sikap (respon) yang lebih baik juga mampu ditunjukkan

A.  Latar Belakang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Outsourcing di Indonesia

Sistem kerja kontrak (undang-undang mengenalnya dengan istilah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu-PKWT) dan outsourcing merupakan perkembangan yang baru, dalam arti sebelumnya tidak berkembang seperti sekarang ini. Beberapa tahun yang lalu, buruh masih memiliki peluang besar untuk menjadi karyawan tetap di suatu perusahaan. Tetapi sekarang ini, sangat sulit (jika bukan mustahil) untuk bisa menjadi karyawan tetap. Sebagian besar telah digantikan dengan sistem kerja kontrak dan outsourcing tersebut.

Data hasil riset yang dilakukan oleh Bank Dunia dan Organisasi Buruh Internasional (International Labor Organization/ILO) menunjukkan bahwa jumlah pekerja atau buruh berstatus tetap hanya tinggal 35% dari 33 juta buruh formal di Indonesia. Padahal, lima tahun lalu jumlahnya mencapai 70 persen, artinya sebanyak 65% adalah buruh dengan status outsourcing dan buruh kontrak[1].

Berdasarkan hasil penelitian oleh Akatiga-Pusat Analisis Sosial dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) bekerjasama dengan Friedrich Ebert Stiftung (FES), Praktek PKWT dan outsourcing merupakan wujud dari kebijakan Pasar Kerja Fleksibel yang  dimintakan kepada pemerintah Indonesia oleh IMF (international Monetary Fund), World Bank dan  ILO (International Labour Organisation) sebagai syarat pemberian bantuan untuk menangani  krisis ekonomi 1997.  Kebijakan Pasar Kerja Fleksibel ini merupakan salah satu konsep kunci dari  kebijakan perbaikan iklim investasi yang juga disyaratkan oleh IMF dan dicantumkan  dalam Letter of Intent atau nota kesepakatan ke-21 antara Indonesia dan IMF butir 37 dan 42. Kesepakatan  dengan IMF tersebut menjadi acuan  dasar bagi penyusunan  rangkaian  kebijakan dan peraturan  perbaikan iklim investasi dan fleksibilitas tenaga kerja[2].

B.   Pengertian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Outsourcing

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu. Istilah PKWT ini biasanya dikenal dengan istilah sistem kerja kontrak dan pihak buruh disebut buruh kontrak.

Sedangkan outsourcing  pada hakekatnya adalah sebuah sebuah upaya mengalihkan pekerjaan atau jasa ke pihak ketiga. Undang-undang ketenagakerjaan sendiri tidak mengenal istilah outsourcing ini.

Istilah outsourcing dikenal dengan dua kategori istilah yaitu, yang pertama penyerahan sebagian pekerjaan/pemborongan pekerjaan (outsourcing pekerjaan) dan yang kedua adalah penyedia jasa tenaga kerja (outsourcing tenaga kerja atau agen penyalur tenaga kerja/pekerja outsourcing). Outsourcing tenaga kerja merupakan jenis outsourcing yang ramai dipersoalkan, digugat, dan selalu ditolak oleh seluruh pekerja dan serikat pekerja[2]. Dalam praktiknya, outsourcing biasanya menggunakan PKWT juga terkait perjanjian kontraknya sehingga menjadi buruh outsoucing dengan status kontrak (PKWT). Jadi, PKWT dan outsourcing adalah istilah yang berbeda meskipun penerapannya bisa dilakukan secara bersamaan.

C.    Ketentuan umum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Outsourcing di Indonesia

1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:

  1. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
  2. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
  3. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
  4. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

Pada ayat selanjutnya, disebutkan bahwa PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Selain itu, PKWT yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Perpanjangan harus diberitahukan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir. Apabila tidak dilakukan perpanjangan (melewati jangka waktu 7 hari) tetapi perusahaan ingin mempekerjakan kembali, maka dapat dilakukan pembaruan perjanjian dengan ketentuan diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya PKWT yang lama dan pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.

Apabila PKWT tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), yaitu perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap.

2. Outsourcing

Pasal 64 UU Nomor 13 tahun 2003 menyebutkan bahwa perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis. Pasal ini merupakan dasar dari praktik outsourcing di Indonesia. Pasal 65 ayat (2) menyebutkan bahwa pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

  1. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;
  2. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan;
  3. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan;
  4. tidak menghambat proses produksi secara langsung.

Dalam pasal 66 ayat (1) disebutkan bahwa pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.

Dalam penjelasan pasal 66, disebutkan yang dimaksud kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi adalah kegiatan yang berhubungan di luar usaha pokok (core business) suatu perusahaan. Kegiatan tersebut antara lain: usaha pelayanan kebersihan (cleaning service), usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh catering, usaha tenaga pengaman (security/satuan pengamanan), usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan, serta usaha penyediaan angkutan pekerja/buruh.

D.     Permasalahan praktik PKWT dan Outsourcing di Indonesia

Permasalahan praktik sistem kerja kontrak dan outsourcing di Indonesia tentunya berbeda-beda antarperusahaan. Ada perusahaan yang menjalankan sesuai dengan ketentuan dan ada pula yang mencoba mengakali (melanggar) untuk meningkatkan keuntungan. Secara umum, permasalahan terjadi karena perusahaan berusaha untuk membuat/mempertahankan status buruh menjadi kontrak (PKWT) dan outsourcing dengan memanfaatkan kelemahan undang-undang, sementara buruh berusaha untuk menjadi buruh tetap (PKWTT) dan melihat usaha perusahaan sebagai pelanggaran ketentuan undang-undang. Alasan perusahaan berusaha menghindari status hubungan kerja tetap antara lain adalah agar:

  1. Perusahaan dapat lebih mudah menghentikan karyawan yang dianggap tidak produktif;
  2. Perusahaan tidak perlu membayar biaya pesangon ketika menghentikan karyawan;
  3. Perusahaan dapat lebih efisien mengelola karyawannya karena tidak perlu mengurusi berbagai tunjangan karyawan seperti tunjangan kesehatan, THR, dll.
  4. Ditengah gejolak ekonomi & politik yang tidak stabil, sangat mudah dan murah jika sewaktu-waktu  perlu diperlukan perampingan karyawan[3].

Beberapa permasalahan biasanya yang terjadi dimana buruh menuding perusahaan telah melanggar ketentuan adalah sebagai berikut:

1. Jenis pekerjaan tertentu yang bisa menggunakan sistem kerja kontrak (PKWT)

Jenis pekerjaan yang bisa menggunakan PKWT sesuai ketentuan adalah pekerjaan yang sekali selesai, yang bersifat sementara, atau musiman. Contoh pekerjaan ini adalah proyek konstruksi dimana pekerjaan berakhir setelah proyek jadi. Dalam prakteknya, banyak perusahaan yang menggunakan PKWT juga untuk pekerjaan yang bersifat rutin/tetap.

2. Perpanjangan jangka waktu PKWT

Ketentuan menyebutkan bahwa jangka waktu PKWT paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Atau dapat juga dilakukan pembaharuan kontrak 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun. Dalam prakteknya, perusahaan melakukan perpanjangan masa kontrak lebih dari dua kali dan bahkan belasan kali tetapi status karyawan tetap PKWT. Selain itu, perusahaan juga memanfaatkan ketentuan jeda waktu 30 (tiga puluh) hari untuk bisa melakukan pembaharuan kontrak sehingga masa kerja karyawan dimulai kembali dari nol (tidak memperhitungkan masa kerja kontrak sebelumnya). Hal-hal ini menjadi sebab terdapat karyawan yang telah bertahun-tahun bekerja di suatu perusahaan tetapi tetap berstatus kontrak.

3. Perbedaan persepsi inti (core) bukan inti (non core) dalam ketentuan outsourcing

Sesuai dengan ketentuan, outsourcing hanya dilakukan untuk pekerjaan kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi (non core bussiness). Dalam praktiknya, banyak perusahaan yang melakukan outsourcing juga terkait pekerjaan inti (core business) untuk melakukan efisiensi. Misalnya pekerjaan Teller di bank merupakan kegiatan pokok di bank, tetapi bank mempekerjakan pekerja outsourcing di sana. Bahkan di pabrik-pabrik 70% sampai 90% proses produksi menggunakan tenaga kerja outsourcing[2].

Terkait penjelasan undang-undang tentang jenis pekerjaan penunjang (non core business), terdapat perbedaan penafsiran kata “antara lain” dimana perusahaan melihatnya bahwa jenis pekerjaan di luar yang disebutkan dalam undang-undang dapat juga dilakukan secara outsourcing, sementara pihak buruh (serikat buruh) menafsirkan bahwa hanya jenis pekerjaan yang disebutkan dalam undang-undanglah yang bisa menggunakan outsourcing[2].

Terhadap berbagai pelanggaran terhadap peraturan hubungan kerja kontrak dan outsourcing tenaga kerja, Disnakertrans secara umum bersikap longgar karena Disnakertrans berpendapat a) hampir semua perusahaan melakukan pelanggaran; b) jika bersikap terlalu tegas perusahaan akan lari dan c) tidak ada basis legal untuk menjalankan sanksi yang tegas[2].

E.     Dampak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Outsourcing

Berjalannya sistem kerja kontrak dan outsourcing tentunya bukan karena tanpa alasan. Sebagaimana disebutkan di bagian latar belakang, praktik sistem kerja kontrak dan outsourcing dimulai dengan adanya kebijakan perbaikan iklim investasi. Tujuan awalnya adalah memperbaiki daya saing perusahaan yang tengah dilanda krisis dengan mengurangi cost terkait tenaga kerja.

Dari tujuan awal tersebut, dapat diperkirakan bahwa kebijakan sistem kerja kontrak dan outsourcing akan lebih menguntungkan pihak perusahaan karena itulah tujuan awalnya. Meskipun kemudian muncul pendapat bahwa outsourcing juga diperlukan untuk melindungi buruh dengan menciptakan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, dampak positif bagi perusahaan adalah penurunan biaya, meningkatnya kemampuan bersaing, dan meningkatnya keuntungan perusahaan. Sedangkan dampak bagi buruh sebagian besar (jika tidak seluruhnya) negatif adalah sebagai berikut:

1. Tidak ada kepastian pekerjaan

Sesuai dengan jenisnya, PKWT (termasuk PKWT yang berada dalam sistem outsourcing) merupakan pekerjaan sementara sehingga buruh hanya dipekerjakan untuk jangka waktu tertentu saja. Keterbatasan jangka waktu ini menjadi kekhawatiran dan ketidakpastian bagi buruh karena buruh dapat sewaktu-waktu diberhentikan dan harus kembali mencari pekerjaan. Terlebih ketika mencari pekerjaan semakin sulit, usia yang semakin kurang kompetitif, dan tidak adanya pesangon dari perusahaan.

2. Kesejahteraan dan perlindungan kerja kurang

Umumnya, ketentuan mengenai upah dan kesejahteraan untuk buruh kontrak (PKWT) adalah sesuai dengan kontrak yang dibuat, dimana pembuatan kontrak dilakukan dengan posisi buruh yang lebih lemah dibandingkan perusahaan. Oleh karena itu, umumnya upah/tunjangan yang diterima oleh buruh kontrak lebih rendah dari buruh tetap dan buruh outsourcing lebih rendah dari buruh kontrak[2]. Selain itu, perusahaan juga banyak yang tidak mengikutsertakan karyawan kontrak dan outsourcing-nya dalam program perlindungan sosial (jamsostek).

3. Tidak mendapat kompensasi bila di-PHK

Buruh kontrak tidak berhak mendapatkan kompensasi jika masa kerja telah berakhir atau mengalami PHK (sebelum masa kontrak habis) kecuali ada perjanjiannya. Hal ini berbeda dengan buruh tetap yang berhak mendapat kompensasi (uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak) saat di PHK[4]. Hal ini menjadi permasalahan karena walaupun masa kerja antara buruh kontak dan buruh tetap sama, hak yang diperoleh akibat pemberhentian tersebut berbeda.

4. Terhambat untuk berserikat

Buruh kontrak dan outsourcing umumnya jarang menjadi anggota serikat buruh karena kekhawatiran kehilangan pekerjaan (karena berstatus outsourcing, takut di PHK, takut tidak diperpanjang kontrak, dilarang perusahaan). Selain itu, hubungan buruh outsourcing adalah dengan perusahaan penyalur dan bukan dengan perusahaan pengguna, sementara serikat buruh basisnya adalah perusahaan dengan siapa buruh membuat perjanjian. Oleh karena itu, apabila buruh buruh outsourcing ingin berserikat, maka yang bersangkutan harus mendirikan/menjadi anggota serikat di perusahaan penyalur[2].

5. Banyaknya biaya dan potongan penghasilan oleh perusahaan outsourcing

Perusahaan outsourcing juga mencari keuntungan dengan perannya sebagai penyalur buruh ke perusahaan. Hal ini biasanya dilakukan dengan adanya biaya yang harus dikeluarkan oleh buruh yang ingin disalurkan dan adanya potongan-potongan penghasilan sehingga penghasilan yang diperoleh buruh outsourcing menjadi semakin rendah.

6. Terjadi stratifikasi sosial di perusahaan

Dengan pemberlakuan PKWT dan outsourcing, di  perusahaan akan terdapat 3 (tiga) kelompok buruh yakni buruh tetap, buruh kontrak dan buruh outsourcing. Pengelompokan ini pada umumnya ditandai dengan perbedaan warna seragam yang dikenakan dan membawa efek stratifikasi dan jarak sosial di antara buruh tetap, kontrak dan  outsourcing yang berimplikasi terhadap solidaritas dan kesadaran bersama sebagai buruh[2].

7. Terjadi diskriminasi usia dan status perkawinan

Perusahaan cenderung mempekerjakan buruh berusia muda dan untuk perekrutan buruh  outsourcing baru  mensyaratkan buruh yang berusia 18-24 tahun dan berstatus lajang dengan  alasan produktivitas. Memilih buruh berstatus lajang membawa efek semakin sulitnya buruh  yang sudah berkeluarga untuk  memperoleh pekerjaan dan berpenghasilan[2].

8. Mematikan karir buruh

Buruh kontrak dan outsourcing memiliki masa kerja kontrak yang terbatas dan sering berpindah-pindah sehingga masa kerja pun seringkali dimulai lagi dari nol. Hal ini membuat peluang karyawan untuk meningkatkan status dan karir sangat sulit.

Secara umum, praktek hubungan kerja kontrak dan outsourcing cenderung eksploitatif karena dengan kewajiban pekerjaan yang sama, jam kerja yang sama, dan di tempat yang sama dengan buruh tetap, buruh kontrak dan outsourcing memperoleh hak yang berbeda dan sebagian buruh harus mengeluarkan biaya untuk mendapatkan pekerjaan atau untuk mempertahankan pekerjaannya[2].

Preferensi pengusaha untuk hanya mempekerjakan buruh berusia 18-24 tahun dan berstatus lajang juga merupakan pelanggaran terhadap konvensi ILO mengenai Anti Diskriminasi karena menutup kesamaan kesempatan bagi buruh dalam kelompok usia produktif dan buruh menikah yang harus menghidupi keluarganya. Sedangkan melarang buruh kontrak dan outsourcing untuk berserikat baik secara langsung maupun tidak langsung,  merupakan bentuk pelanggaran terhadap konvensi ILO no.98 mengenai kebebasan berserikat[2].

F.      Kesimpulan

Dari pemaparan di atas, secara ringkas dapat diketahui bahwa secara umum masih terjadi permasalahan-permasalahan terkait sistem kerja kontrak dan outsourcing di Indonesia. Yang pertama adalah banyaknya dampak negatif yang dialami oleh buruh dengan status kontrak dan outsourcing sementara perusahaan sendiri diuntungkan. Kemudian, pengaturan dalam undang-undang sendiri masih menimbulkan perbedaan penafsiran sehingga memunculkan konflik antara buruh dan perusahaaan. Sebagai pihak yang lebih kuat, perusahaan banyak yang kemudian mengambil celah kelemahan undang-undang dengan menerapkan sistem kerja kontrak (PKWT) dan outsourcing tidak sesuai ketentuan. Hal ini diperparah dengan masih lemahnya pemerintah (dhi. Disnakertrans) untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran oleh perusahaan tersebut.

Melihat hal-hal tersebut, sudah sepantasnya pemerintah (juga DPR) sebagai pengemban amanah mensejahterakan rakyat melakukan perbaikan-perbaikan baik dalam segi ketentuan maupun implementasi terkait sistem kerja kontrak (PKWT) dan outsourcing. Dan apabila pemerintah bersama DPR belum memperlihatkan upaya kearah itu, sepantasnyalah buruh mengingatkan melalui upaya-upaya seperti unjuk rasa. Sedangkan masyarakat di luar kalangan buruh juga perlu memahami perjuangan buruh tersebut dan bila mampu membantu/mendukungnya.

Jurangmangu, 05/05/2011

Daftar Referensi:

[1]    http://yuari.wordpress.com/2011/05/01/tuntutan-buruh-tentang-sistem-kerja-kontrak-dan-outsourching/

[2]    Tjandraningsih, Indrasari. dkk. 2010. Praktek Kerja Kontrak dan  Outsourcing Buruh di  Sektor Industri Metal di Indonesia. Bandung: Laporan Penelitian. AKATIGA-FSPMI-FES.

[3]    http://wenangparamartha.wordpress.com/tentang-pengelolaan-sdm/outsourching-dan-pkwt/

[4]    http://hukumpedia.com/index.php?title=Pemutusan_hubungan_kerja_(PHK)

[5]    Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

05
Mar
10

Tentang Pernikahan dan Hal-Hal di Sekitarnya (Suatu Pendapat Pribadi)

Kepada setiap orang yang sudah menikah, aku menyampaikan rasa salut kepada mereka. Keputusan untuk menikah adalah sesuatu yang mengandung konsekuensi besar, oleh karena itu dibutuhkan keberanian untuk memutuskannya. Mereka yang telah berani mengambil keputusan itu dengan menghadapinya (bukannya melarikan diri darinya) adalah orang yang berani, karena itu aku salut kepada mereka. Begitulah kurasakan setiap kali ada orang yang menikah, terlebih jika mereka adalah temanku sendiri. Kuucapkan selamat dengan rasa takjub…

Sebagai orang yang belum menikah, aku hanya bisa mengira-ira apa yang ada dalam hubungan pernikahan dan aku merasa bahwa pernikahan memang benar-benar adalah suatu peluang atau potensi yang besar dan menarik. Suatu potensi untuk mengubah keadaan hidup bagi para pelakunya termasuk juga bagi orang lain di sekitarnya (misal keluarga). Walaupun perubahan yang terjadi bisa ke arah positif dan juga bisa ke arah negatif, aku merasa bahwa lebih banyak hal positif yang berpeluang muncul dari sana. Perubahan positif yang sering kulihat pada orang yang menikah diantaranya adalah ketenangan diri, keteraturan hidup, rasa tanggung jawab pribadi, kebermaknaan hidup karena tujuan hidup yang semakin jelas, dan kedewasaan diri berkat kesulitan-kesulitan hidup yang dihadapinya.

Hidup dalam pernikahan kupikir bukan hal yang mudah. Sulit dan berat kulihat. Bagaimana seseorang mesti menerima adanya orang lain. Bagaimana seseorang dituntut untuk peduli, menghargai, menghormati, dan berkorban demi orang lain. Bagaimana seseorang harus belajar untuk mengesampingkan kepentingannya sendiri/egoisme demi yang lain. Bagaimana menjalani hidup bermasyarakat dengan keluarga “lain”, dengan tetangga, dengan lingkungan sosial. Lebih lagi bagaimana bila menjadi ayah atau ibu bagi anak -dimana diri ini akan dilihat oleh anak, akan ditiru, dan akan dinilai-: Akan bisa banggakah anak mempunyai ayah dan ibu seperti kita?

Pernikahan adalah keputusan yang akan berdampak besar dan dibutuhkan keberanian untuk siap menanggung resiko masa depan. Bagaimana bila ternyata kehidupan pernikahan tidak seindah yang dibayangkan sebelumnya? Benarkah bahwa pasangan yang kita pilih adalah orang yang tepat? Tak ada rumus yang pasti untuk menghitung hal ini. Ini adalah masalah subjektivitas: bagaimana seseorang merasa yakin akan sesuatu dan mengimaninya sebagai kebenaran. Bagaimana seseorang menyakini bahwa “Ya, dia adalah pasangan sejatiku”, walaupun ketidakpastian menghadang. Berbagai pertimbangan dan perhitungan bisa dilakukan, tetapi tetap tidak akan ada kepastian objektif. Selalu ada celah yang hanya bisa dijembatani dengan keyakinan pribadi.

Kapan pernikahan sebaiknya berlangsung?

Pertanyaan tentang kapan menikah sering dilontarkan padaku. Dan aku tak selalu dapat menjelaskan alasan kenapa pernikahan tersebut belum kujalani. Mungkin aku masih termasuk yang belum berani untuk mengambil resiko pernikahan itu meski kuyakin bahwa pernikahan itu sebaiknya dilakukan sesegera mungkin. Bukankah demikian juga anjuran dalam agama Islam? Walaupun pernikahan bisa berhukum sunnah, wajib, mubah, bahkan haram tergantung dari kondisi yang melingkupinya.

Aku tidak sependapat bila pernikahan dipertimbangkan hanya dengan segi umur, misal minimal 25 tahun. Umur jelas tidak selalu menggambarkan kondisi seseorang dan kesiapan serta kemampuan seseorang dalam menjalani pernikahan. Aku melihat banyak temanku yang walaupun menikah dalam umur di bawah itu, tetap dapat menjalani pernikahan dengan baik dan dewasa. Aspek kesiapan memang kadang berhubungan dengan umur, tapi tidak selalu. Aspek mental, sikap, dan pengetahuan hidup yang diperlukan tidak selalu berbanding lurus dengan segi umur. Tapi aku tetap berpikir bahwa terdapat kondisi tertentu yang sebaiknya dimiliki sebelum memasuki pernikahan, walaupun sampai sekarang aku tak mampu juga merumuskannya secara jelas. Disini aku hanya mencoba mengomentari hal-hal yang kadang disebut-sebut orang sebagai hal yang perlu dimiliki sebelum pernikahan, yaitu kedewasaan dan kemapanan.

Terkait dengan kedewasaan, aku berpikir bahwa kadang orang terlalu menunggu untuk dewasa sebelum menikah. Padahal sebagimana diketahui bersama, kedewasaan itu berkembang seiring dengan kesulitan hidup yang dihadapi sehingga justru kedewasaan itu dapat dikembangkan seiring dengan pernikahan itu sendiri. Kupikir untuk menikah, tak perlulah terlalu dewasa terlebih dahulu (sehingga kadang menjadi lamanya penantian). Yang diperlukan menurutku adalah “kesiapan mental” dalam arti luas, yaitu bagaimana seseorang “merasa” siap dan mampu untuk menghadapi apapun di masa depan secara bertanggung jawab.

Terkait kecukupan kemapanan, aku tak tahu seberapa mapan itu diperlukan yang biasanya dihubungkan dengan pekerjaan dan materi. Aku masih sering berpikir dan percaya terhadap kalimat dalam Al Qur’an yang menyebutkan: “Dan nikahkanlah…… Jika mereka miskin, maka Alloh akan memampukan mereka dengan karunia-Nya” (An-Nur: 32). Mungkin dapat dilogikakan bahwa pernikahan akan memberi seseorang rasa tanggung jawab dan keberanian sehingga dapat lebih serius dalam mencari rezeki yang membawanya kepada keberhasilan dan kesuksesan itu. Jadi, aku berpikir bahwa aspek materi walaupun diperlukan tidaklah terlalu menghalangi seseorang untuk menikah. Aku melihat banyak orang yang tidak mampu menikah, memiliki banyak anak, dan tetap dapat hidup. Aku berpikir bahwa Tuhan pastilah tidak akan lupa dalam membagi rezeki terhadap setiap makhluk-Nya.

Memang semua itu tidaklah semudah yang dikatakan. Aku sendiri juga belum mampu untuk mempraktekannya sendiri, meskipun aku ingin juga dapat segera menikah. Disini aku hanya berpikir bahwa bagiku sendiri, teori semacam ini dapat setidak-tidaknya membantuku untuk meyakinkan diriku sendiri untuk dapat segera melakukan apa yang kuharapkan tersebut. Kuharap dapat dimudahkan Tuhan untuk itu.

Tentang Hubungan “Pacaran”

Apakah sebelum pernikahan perlu persiapan dengan menjalin suatu hubungan berupa hubungan lawan jenis yang disebut “pacaran”? (atau nama apapun yang intinya sama: teman jalan bareng, hubungan pra nikah, dll). Sebenarnya rasanya akan panjang bagiku untuk membahas hal yang satu ini. Tapi secara ringkasnya, aku masih berpikir bahwa pernikahan tidaklah mensyaratkan suatu hubungan semacam itu. Terlalu banyak hal negatif dalam hubungan pacaran yang kulihat dan kurasakan (aku pernah melakukannya hingga akhirnya memutuskan untuk tidak). Meskipun aku pernah mencoba untuk menjalani hubungan pacaran sesehat dan sepositif mungkin sebisaku (menjauhi tindakan berduaan, sentuhan, pembicaraan mesra, dll), aku tetap berpikir bahwa hal itu tidak bisa menjadi pengecualian dari pandanganku secara umum terhadap hubungan pacaran. Aku menghormati setiap orang yang menjalaninya dan tidak akan mengganggu atau mencegahnya. Aku juga melihat ada pasangan yang bisa menjalani hubungan semacam itu secara baik. Masing-masing orang memiliki alasan dan pertimbangan terbaiknya sendiri. Hanya saja, secara umum aku berpendapat begini dan akupun mengambil pilihan begini bagi diriku sendiri: bahwa hubungan pacaran itu tidak baik bila tidak disebut sebagai larangan menurut ajaran Islam yang kuketahui.

Alasan pertimbanganku adalah pertama kegiatan dalam pacaran cenderung masuk dalam apa yang dilarang dalam agama Islam seperti berduaan, bersentuhan lawan jenis, dan zina (pandangan, dll). Dalam buku yang pernah kubaca, disebutkan bahwa tidaklah pantas bagi seseorang untuk merasa yakin mampu menahan diri dalam kondisi yang rawan terjerumus ke dalam hal yang negatif. Ajaran Islam secara preventif melindungi manusia terjatuh ke dalam hal yang tidak baik. Alasan kedua, kulihat semakin banyak orang yang hamil di luar nikah. Beberapa teman yang kupikir cukup kuat imanpun kuketahui telah terlalu jauh dalam hubungan pacaran yang dilakukannya. Apalagi pada orang yang tidak kuat iman dan hanya mencari kesenangan atau kepuasan hidup saja? Yang hanya merasa kesepian namun tidak berani menikah sehingga mencari alternatif pemuasan sesaat dan kemudian menghindari tanggung jawab? Akupun merasa kasihan dimana pihak perempuan seringkali lebih banyak menjadi korban dalam hubungan semacam itu. Selain itu, aku ingin konsisten dengan apa yang kuyakini secara umum tentang tidak baiknya hubungan semacam itu. Karena bila aku melakukannya, meskipun sesehat dan sebaik apapun, orang akan menyamakanku dengan stigma pacaran secara umum dan tampak seolah aku mendukung dan memberi contoh perbuatan seperti itu. Bagaimana bila ada orang yang ikut-ikutan pacaran karena aku juga pacaran? Tak ingin aku seperti itu.

Maka sebagaimana telah disebut di atas, menurutku untuk menikah yang penting adalah kesiapan mental. Aku berpikir bahwa dengan siapapun orang menikah, bila mental sudah siap, maka hubungan pernikahan dapat berjalan dengan baik. Karena itu, aku berpikir bahwa untuk mencari dan menentukan dengan siapa kita akan menikah, tak perlu dengan proses yang panjang termasuk dengan hubungan pacaran. Banyak orang yang kulihat juga seperti ini: berkenalan lewat orang tua, teman, murobbi, dengan komitmen menikah dan pernikahan terjadi tak lama setelahnya. Aku salut dengan yang semacam itu dan mungkin akan seperti itulah nantinya aku mencoba. Kuharap aku dapat segera memiliki kesiapan mental, kondisi yang memungkinkan, dan ditemukan dengan seseorang yang berkenan bersama-samaku menjalani hidup dengan segala kemungkinannya. Semoga..🙂

Jurangmangu, 5 Maret 2010

03
Mar
10

Negara Kelas dan Demonstrasi Rakyat

Beberapa hari ini berlangsung rapat paripurna terkait hasil Pansus Bank Century di DPR yang diiringi dengan gelombang demonstrasi dimana-mana dan ternyata terjadi juga hal yang anarkis. Aku tak terlalu banyak mengetahui bagaimana berlangsungnya perdebatan di Pansus karena jarang melihat berita dan akupun memang tak terlalu tertarik dengan perdebatan seperti itu. Politik dan pertentangan kepentingan –meskipun merupakan kenyataan hidup yang perlu dihadapi- seringkali hanya membuat lelah dan membuat semakin kacaunya keadaan. Menaikkan kadar emosional saja.

Disini, aku hanya ingin mengatakan bahwa kepentingan itu tenyata memang selalu ada pada tiap orang, kelompok, bahkan termasuk negara. Terlihat sekali kepentingan-kepentingan ini -sebagaimana terlihat di DPR- muncul, saling bertentangan, diperjuangkan secara “fanatik”, dan dapat didukung secara rasional oleh masing-masing pihak tersebut.  Negara atau pemerintah sendiri ikut bermain di dalamnya dengan adanya partai pendukung pemerintah, yang semakin membuktikan bahwa ternyata pemerintahpun memiliki kepentingannya sendiri.

Di sini, aku berpikir tentang teori negara kelas yang diusung oleh Karl Marx yang mengatakan bahwa negara itu sebenarnya pertama-tama tidaklah bertindak demi kepentingan umum, melainkan demi kepentingan kelas mereka sendiri sebagai kelas yang berkuasa. Negara itu selalu berusaha mempertahankan dirinya sendiri, terlepas dari benar-tidaknya hal yang dipertahankan tersebut. Dan siapa “diri” negara itu? Mereka adalah pihak yang berkuasa, pejabat, dan itu juga seringkali berarti mereka yang kaya, para pengusaha, konglomerat, mereka yang menguasai perekonomian sehingga cukup kuat untuk menekan pemerintah.

Oleh karena itu, aku tidak dapat terlalu percaya kepada negara, pemerintah, atau mereka yang berkuasa bahwa mereka akan memperjuangkan “kepentingan rakyat” (yang dimaksud rakyat disini adalah masyarakat bawah yang miskin atau lemah). Padahal kepada rakyat inilah penguasa seharusnya berpihak. Mengapa rakyat perlu untuk diperjuangkan? Karena setiap manusia memiliki hak yang sama untuk hidup secara makmur dan adil. Keberpihakan haruslah diberikan kepada mereka yang lemah karena merekalah yang lebih butuh bantuan. Untuk apa membantu yang sudah mampu dan kuat? Membantu yang kuat hanya akan cenderung semakin mengambil hak-hak mereka yang lemah dan itu berarti penindasan.

Ketidakpercayaan akan keberpihakan pemerintah terhadap rakyat antara lain karena terlihat betapa seringnya program dan kebijakan yang dibuat (bahkan termasuk hukum sendiri) hanya atau lebih menguntungkan kelas/kaum kaya dan menindas/tidak menguntungkan bagi mereka yang lemah/miskin. Ambillah contoh kebijakan perdagangan/pasar bebas, aturan perburuhan, outsourcing, penggusuran pemukiman kumuh, pembangunan mall-mall/swalayan, dll. Memang pemerintah juga melakukan tindakan-tindakan sosial untuk rakyat seperti memberikan bantuan dalam bencana, bantuan kredit, pembangunan sarana untuk masyarakat miskin, dll. Tetapi tindakan sosial itu berada dalam “ketidakpastian” karena kuatnya kepentingan kelas kaya dan bila mengikuti pendapat Karl Marx, semua itu hanya dilakukan untuk menenangkan dan mengelabuhi rakyat agar tidak menuntut hal-hal yang lebih fundamental.

Maka, dengan adanya ketidakpastian tersebut, perlu adanya kontrol dari rakyat agar kekuasaan yang cenderung korup (lord Acton) tersebut tidak terlalu melenceng dan merugikan rakyat. Perwakilan rakyat dalam DPR sebenarnya adalah metode untuk hal tersebut, tetapi lagi-lagi perwakilan rakyat tersebut cenderung menjadi kelas yang berbeda dengan rakyat sehingga cenderung lebih memperjuangkan kepentingannya sendiri bernama partai dengan mengatasnamakan konstituennya yang “abstrak”. Benarlah anjuran Iwan Fals agar wakil rakyat seharusnya merakyat…

Maka apa lagi cara rakyat untuk mengontrol kebijakan para penguasa tersebut? Jalan yang sering diambil dan terjadi sekarang adalah melalui demonstrasi. Tindakan demonstrasi itu sebenarnya cermin bahwa rakyat kurang mempercayai komitmen pemerintah beserta aparatnya dan kurang mempercayai wakil rakyat di DPR akan membawa aspirasi rakyat. Demonstrasi dalam negara demokrasi adalah sah-sah saja dan bahkan melihat kuatnya kepentingan kelas penguasa sendiri, demonstrasi perlu untuk dilakukan dalam rangka mengawal kebijakan pemerintah agar senantiasa prorakyat. Pemerintah harus ditekan/dipaksa untuk peduli dan mempertimbangkan kepentingan rakyatnya. Hanya kembali, tindakan demonstrasi ini juga terjadi masalah karena aspirasi masyarakatpun beragam dan cara rakyat berdemonstrasi seringkali berakhir dengan tindakan perusakan/anarkis, mengganggu ketertiban, dan menyusahkan masyarakat yang notabene ingin diperjuangkannya. Apalagi terjadi juga demonstrasi bayaran sehingga kelas penguasa diindikasikan ikut juga bermain dalam membentuk opini publik lewat demonstrasi,  menjadi tidak jelasnya aspirasi rakyat, dan tindakan demonstrasi menjadi dipandang sinis, negatif, serta tidak disukai masyarakat. Tetapi menurutku, masalah ini tidak lantas berarti bahwa semua demonstrasi itu negatif dan tidak perlu untuk dilakukan. Demonstrasi sebagai suatu mekanisme kontrol, tetaplah memiliki peran dan fungsinya sendiri yang diperlukan untuk membawa kehidupan masyarakat lebih baik.

Beginilah potret kehidupan demokrasi Indonesia, dengan berbagai kekacauan, permasalahan, dan tantangannya. Mampukah mereka yang benar-benar berjuang demi kepentingan rakyat maupun rakyat itu sendiri, untuk membela kepentingannya sebagai warga negara? Haruskah hanya menunggu komitmen pemerintah? Harus mempercayai wakil rakyatkah? Atau memang harus berjuang sendiri saja??
Negara milik siapa Indonesia ini??

Jurangmangu, 3 Maret 2010